Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir Dapat Hentikan Pemeriksaan Pajak Jika . . .
Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa dihentikan dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir. Sekedar informasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumir berarti singkat, ringkas, pendek, atau berupa ikhtisar. Penghentian dengan LHP Sumir merupakan salah satu cara penyelesaian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban […]
Barang Milik Istri Bisa Dikecualikan dari Objek Sita
Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bisa melakukan penyitaan pada objek sita apabila penanggung pajak belum melunasi utang pajak setelah melampaui waktu 2×24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan. Penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan JSPN untuk menguasai barang penanggung pajak dalam rangka dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Adapun JSPN melakukan penyitaan terhadap objek sita berdasarkan […]
Terdaftar Sejak 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Dapat Pakai PPh Final di 2025
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang terdaftar dari tahun 2018 atau tahun-tahun sebelumnya harus mulai membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan umum mulai tahun 2025. Skema PPh final UMKM hanya dapat dimanfaatkan oleh WP OP maksimal 7 tahun pajak. Artinya, PPh final hanya dapat dipakai maksimal sampai tahun pajak 2024 bagi WP […]
PMK Ekspor-Impor Barang Kiriman Telah Terbit dan Mulai Berlaku
Pemerintah telah menerbitkan PMK 111/2023 yang mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. PMK 111/2023 ini merevisi PMK 96/2023. Lewat PMK ini, implementasi peraturan yang diatur dalam PMK 96/2023 telah berlaku mulai 17 Oktober 2023, lebih cepat dari target semula, yakni mulai 17 November 2023. “Untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan […]
Jangka Waktu Pemeriksaan Uji Kepatuhan Pajak Bisa Diperpanjang
Pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan mempunyai tenggat waktu yang bisa diperpanjang. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PMK 17/2013 s.t.d.t.d. PMK 18/2021, jangka waktu pemeriksaan tersebut mencakup jangka waktu pengujian serta jangka waktu pembhasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. “Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan … dilakukan dengan jenis pemeriksaan […]
PPh Pasal 21 Berstatus Nihil Tidak Perlu Lapor SPT Masa, Kecuali . . .
SPT Masa PPh Pasal 21 yang memiliki status nihil tidak perlu dilaporkan. Ketentuan ini berlaku untuk masa pajak Januari – November, kecuali nihil yang disebabkan oleh adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile). Berdasarkan Pasal 10 PMK 9/2018, kewajiban lapor SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 tetap berlaku pada masa pajak Desember, […]
Cara Aktivasi EFIN untuk Kantor Cabang
EFIN adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Ketentuan mengenai EFIN diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-06/PJ/2019. Berikut ini kami akan menjelaskan tata cara pengajuan permohonan aktivasi EFIN oleh wajib pajak badan yang adalah kantor cabang. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi wajib […]
Pengisian SPT Akan Makin Mudah
DJP mengatakan bahwa pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) akan semakin mudah. Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP menyebutkan bahwa penerapan SIAP (Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau coretax administration system (CTAS) akan berpengaruh pada skema prepopulated data terkait dengan SPT. “Nantinya pengisian akan lebih mudah karena data-data yang kita miliki di DJP, misalnya data […]
3 Cara Buat Bukti Potong/Pungut Pajak Instansi Pemerintahan Desa
Dalam situs resminya, DJP menegaskan sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 20/2018, dalam pengelolaan keuangan desa, kepala urusan (Kaur) keuangan memegang fungsi kebendaharaan. Salah satu tugasnya adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Maksudnya adalah bahwa fungsi pemotongan dan pemungutan pajak berada di […]
Dasar DJP Melakukan Pemeriksaan Pajak
Dasar bagi DJP dalam melakukan pemeriksaan telah diatur dalam PMK 17/2013 s.t.d.t.d. PMK 18/2021 dan UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP. Menurut PMK tersebut, pemeriksaan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak dan satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. […]