Cara Lapor Pemanfaatan Fasilitas Bebas PPN Rumah Umum di DJP Online

Sebagai bentuk keberpihakan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah memberikan beragam fasilitas, di antaranya berupa pembebasan PPN atas rumah umum yang memenuhi kriteria tertentu. Wajib pajak mendapatkan pembebasan PPN dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPN atas rumah umum. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui saluran elektronik yang disediakan oleh DJP. Baca Juga: Indonesia Diterima Secara Penuh sebagai […]

Cara Aktivasi EFIN untuk Kantor Cabang

EFIN adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Ketentuan mengenai EFIN diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-06/PJ/2019. Berikut ini kami akan menjelaskan tata cara pengajuan permohonan aktivasi EFIN oleh wajib pajak badan yang adalah kantor cabang. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi wajib […]

3 Cara Buat Bukti Potong/Pungut Pajak Instansi Pemerintahan Desa

Dalam situs resminya, DJP menegaskan sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 20/2018, dalam pengelolaan keuangan desa, kepala urusan (Kaur) keuangan memegang fungsi kebendaharaan. Salah satu tugasnya adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Maksudnya adalah bahwa fungsi pemotongan dan pemungutan pajak berada di […]

Hal Yang Perlu Diketahui Apabila Hendak Pindah Dari KPP Madya ke Pratama

Jika hendak memindahkan tempat terdaftar wajib pajak dari KPP Madya ke KPP Pratama, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana diatur dalam PER-7/PJ/2020. Kring Pajak menyebutkan pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dari KPP Madya ke KPP Pratama dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap wajib pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk terdaftar di KPP Madya. […]

Daftar Nominatif Biaya Promosi Dapat Digunakan Melaporkan Biaya Natura

Wajib Pajak pemberi imbalan berupa natura dan kenikmatan harus melaporkan biaya pemberian natura dan kenikmatan dalam SPT Tahunan. Hal ini diwajibkan berdasarkan Pasal 2 ayat (6) PMK 66/2023. Meski PMK 66/2023 tidak mengatur format pelaporan biaya natura dan kenikmatan, wajib pajak dapat memakai daftar nominatif (dafnom) biaya promosi pada PMK 2/2010 untuk melaporkan imbalan natura […]

PPh Pasal 21 Natura Dipotong Seperti Gaji atau Bonus?

Pemotongan PPh Pasal 21 atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh oleh pegawai dilaksanakan sesuai dengan jenis penghasilannya. Misalnya, jika natura dan/atau kenikmatan yang diberikan sebagai gaji, maka PPh pasal 21 atas natura dan kenikmatan tersebut dipotong layaknya gaji. Jika natura dan kenikmatan diberikan sebagai bonus, pemotongan PPh pasal 21 dilakukan layaknya atas […]

CONTOH PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS BIAYA PERBAIKAN HARTA BERWUJUD YANG MENAMBAH MASA MANFAAT

Perbaikan terhadap harta berwujud dapat menambah masa manfaatnya. Berdasarkan PMK 72/2023, biaya perbaikan atas harta berwujud, yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dibebankan melalui penyusutan. Biaya perbaikan tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal harta berwujud itu. “Dalam hal perbaikan menambah masa manfaat harta berwujud, penghitungan penyusutan atas hasil penjumlahan … dilakukan sesuai […]

Contoh Penghitungan Penyusutan Atas Biaya Perbaikan Harta Berwujud Yang Tidak Menambah Masa Manfaat

PMK 72/2023 juga memuat aturan tentang biaya perbaikan harta berwujud. Biaya perbaikan tersebut dapat menambah atau tidak menambah masa manfaat harta berwujud. Harta berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun ketika diperbaiki, biaya perbaikannya dibebankan melalui penyusutan. Biaya perbaikan tersebut ditambahkan (dijumlahkan) pada nilai sisa buku fiskal harta berwujud tersebut. “Dalam hal perbaikan tidak […]

DJP Sarankan Hal Ini Jika Pembuatan Akun E-reg Pajak Terkendala OTP

Ditjen Pajak (DJP) memberikan saran cara bagi masyarakat yang terkendala dalam permintaan OTP pada saat mendaftarkan akun pada e-registration atau ereg pajak. Contact Center DJP menyebutkan dalam proses permintaan One Time Password (OTP), wajib pajak harus memasukkan nomor telepon dengan kode +62 di depan. Saat ini, verifikasi dengan OTP baru tersedia untuk operator Telkomsel, XL, […]

Cara Konfirmasi Validitas Dokumen Perpajakan di Aplikasi DJP Online

Aplikasi DJP Online saat ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang berguna bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Salah satu fitur yang disediakan di DJP Online adalah fitur “Konfirmasi Dokumen”. DJP memberi penjelasan terkait fungsi dari fitur tersebut. Dalam penjelasannya, DJP menyebutkan fitur konfirmasi dokumen dipakai untuk memastikan validitas dari dokumen perpajakan yang […]