Pengaturan Ulang Batasan Pembetulan SPT Menurut PP 50/2022
PP 50/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan turut mengatur ulang terkait dengan Batasan pembetulan SPT. Berdasarkan peraturan tersebut, WP dapat melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat dirjen pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan atau pemeriksaan bukper (bukti permulaan). Pasal 5 Ayat (3) PP 50/2022 menyebutkan bahwa […]
DJP Punya Hak Mengakses Data Kependudukan, Begini Penjelasannya . . .
DJP saat ini memperoleh hak akses terhadap data kependudukan dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. DJP dan Dukcapil akan mengintegrasikan basis data kependudukan dan perpajakan. Peraturan mengenai pemberian hak akses tersebut telah diatur dalam Permendagri 102/2019. Pasal 1 angka 12 peraturan tersebut menyebutkan bahwa hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri (dalam negeri) kepada petugas […]