PPN DTP Rumah Diperpanjang Pemerintah
Pemerintah melanjutkan pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk penjualan rumah tapak dan unit rumah susun hingga akhir tahun 2024, sejalan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 7/2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menjelaskan bahwa insentif PPN DTP diberikan karena sektor properti memiliki efek pengganda yang besar terhadap sektor […]
Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas diberi kesempatan untuk menyampaikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) hingga akhir Maret 2024. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 54/2021, wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan neto wajib memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam 3 bulan […]
DJP Perpanjang Batas Waktu Pembayaran Pajak, Jika Jatuh Tempo di Hari Libur
Otoritas pajak telah memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai jatuh tempo pembayaran PPh Masa yang bertepatan dengan hari libur. Penjelasan tersebut disampaikan melalui Kring Pajak dalam merespon pertanyaan dari publik di media sosial. Jika jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu pembayaran pajak akan diperpanjang hingga hari kerja berikutnya. “Misal, jika […]
User Utama Tidak Dapat Melihat Detail Bukti Potong PPh 21 yang Diinput User Perekam
Pihak yang didaftarkan sebagai user perekam pada aplikasi e-bupot 21/26 hanya memiliki akses untuk merekam bukti potong PPh Pasal 21. Setelah bukti potong direkam, posting bukti potong hanya dapat dilakukan oleh user utama. Namun, user utama tidak dapat melihat detail bukti potong yang direkam oleh user perekam. “Bukti potong yang diinput oleh perekam tetap tidak […]
Pendaftaran NPWP Karyawan secara Kolektif oleh Perusahaan, Apa Bisa?
Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Aturan ini juga berlaku bagi karyawan yang bekerja di perusahaan. NPWP akan berguna bagi karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena NPWP penting, terkadang perusahaan ingin mendaftarkan NPWP untuk karyawannya secara bersamaan atau kolektif. Apakah hal ini diperbolehkan? Secara umum, tidak ada aturan […]
PPh Pasal 21 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pensiunannya
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023, pemerintah menegaskan kembali aturan mengenai penghasilan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pensiunannya. Sesuai Pasal 17 ayat (1) PMK itu, penghasilan tetap dan rutin bulanan pejabat negara, PNS, anggota […]
Ini Respon Kemenkeu Terkait Protes Pajak Hiburan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa kepala daerah berhak memberikan insentif fiskal kepada para pelaku usaha hiburan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 101 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, Kemenkeu memberikan peringatan agar pemberian insentif fiskal melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) harus dilakukan dengan menjaga prinsip tata kelola yang baik. Direktur […]
Kemendagri Izinkan Pemerintah Daerah Pangkas Tarif Pajak Hiburan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menerapkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tingkat lebih rendah dari 40% untuk layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dalam konteks ini, kepala daerah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif fiskal sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat […]
Terkait Jasa Hiburan, Ada Rencana PPh Badan 10% Ditanggung Pemerintah
Menanggapi perdebatan terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap layanan hiburan, pemerintah memiliki niat memberikan insentif pajak. Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah pusat sedang mempertimbangkan memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan yang akan ditanggung oleh pemerintah (DTP) kepada penyelenggara jasa hiburan sebesar 10%. Dengan skema ini, jumlah PPh badan yang harus dibayar oleh […]
WP OP Tetap Perlu Cek Data Prepopulated Saat Lapor SPT Tahunan
DJP menyebutkan bahwa wajib pajak tetap perlu melakukan pengecekan data prepopulated saat menyampaikan SPT Tahunan. Data prepopulated berasal dari bukti potong yang telah dilaporkan pemotong pajak. Akan tetapi, kebenaran data prepopulated pada SPT Tahunan masih harus diperiksa oleh wajib pajak. Data prepopulated diperkenalkan oleh negara-negara Nordic, seperti Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, dan Norwegia. Indonesia pun […]