AI dan Big Data Analytics Dimanfaatkan untuk Meningkatkan Layanan DJP
DJP kini menggunakan kecerdasan buatan (AI) serta analitik big data untuk memperbaiki kualitas layanan bagi para wajib pajak. Menurut Arman Imran, Kepala Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP, AI dan big data analytics dapat mendukung otoritas dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan para wajib pajak. Teknologi ini membuat […]
Penjelasan Mendag Terkait Revisi Aturan Barang Bawaan-Kiriman Pekerja Migran Indonesia
Pemerintah berencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36/2023 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 3/2024 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa revisi diperlukan untuk mengubah aturan terkait impor barang pribadi penumpang dari luar negeri dan barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI). Aturan mengenai hal tersebut nantinya akan mengacu pada […]
Risiko yang Dihadapi Wajib Pajak Badan Jika Lapor SPT Mendekati Batas Waktu
Wajib Pajak (WP) Badan di Indonesia diimbau oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka. Masih ada sekitar 2 minggu tersisa sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan, yaitu tanggal 30 April 2024. Ada beberapa alasan mengapa DJP memberikan imbauan ini kepada WP Badan untuk tidak menunda […]
WP OP Dapat Memakai Kantor Virtual sebagai Tempat Pengukuhan PKP, Asal…
Wajib pajak orang pribadi dapat memakai kantor virtual sebagai tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 147/2017. Kriteria tersebut antara lain terpenuhinya kondisi pengelola kantor virtual yaitu: telah dikukuhkan sebagai PKP; menyediakan ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha bagi pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP; dan secara nyata melaksanakan […]
Terdaftar Sejak 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Dapat Pakai PPh Final di 2025
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang terdaftar dari tahun 2018 atau tahun-tahun sebelumnya harus mulai membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan umum mulai tahun 2025. Skema PPh final UMKM hanya dapat dimanfaatkan oleh WP OP maksimal 7 tahun pajak. Artinya, PPh final hanya dapat dipakai maksimal sampai tahun pajak 2024 bagi WP […]
3 Cara Buat Bukti Potong/Pungut Pajak Instansi Pemerintahan Desa
Dalam situs resminya, DJP menegaskan sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 20/2018, dalam pengelolaan keuangan desa, kepala urusan (Kaur) keuangan memegang fungsi kebendaharaan. Salah satu tugasnya adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Maksudnya adalah bahwa fungsi pemotongan dan pemungutan pajak berada di […]
Ini Risiko Jika NIK dan NPWP Belum Valid Hingga 31 Desember 2023
Lewat dari 31 Desember 2023, NIK dan NPWP yang belum valid berisiko tidak dapat memakai sejumlah layanan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 112/2022, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan perubahan atas identitas berstatus belum valid hanya dapat memakai NPWP 15 Digit hingga 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan dan pihak lain yang […]
NPWP Cabang Akan Dihapus, Ketahui Hal Ini Apabila Kantor Cabang Belum Terdaftar
NPWP cabang akan dihapus mulai 1 Januari 2024. Akan tetapi, wajib pajak tetap harus mendaftarkan kantor cabang jika saat ini belum punya NPWP cabang. Menurut PMK 112/2022, cabang yang belum memiliki NPWP cabang sampai 31 Desember 2023 dapat melakukan pendaftaran. DJP mengatakan pendaftaran dilakukan di KPP lokasi cabang. “Sesuai dengan ketentuan perpajakan saat ini, wajib […]
Dua Jenis Loket Pelayanan Di Kantor Pajak
Walaupun layanan perpajakan saat ini serba-online, kadangkala terdapat keperluan administrasi perpajakan yang mesti diselesaikan secara langsung di kantor pajak. Saat datang ke kantor pajak, wajib pajak perlu mengetahui dua (2) jenis loket layanan yang tersedia. Keduanya memberikan bentuk layanan yang berbeda-beda. Baca Juga: DJP Sarankan Hal Ini Jika pembuatan Akun E-reg Pajak Terkendala OTP “Jika […]
Tata Cara Penyusutan Biaya Perbaikan Harta Berwujud Diatur Dalam PMK 72/2023
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2023 yang baru saja diterbitkan juga mengatur tentang penyusutan atas biaya perbaikan aset berwujud. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) PMK tersebut, biaya perbaikan atas aset berwujud yang dipakai untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan. “Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat […]