User Utama Tidak Dapat Melihat Detail Bukti Potong PPh 21 yang Diinput User Perekam

Pihak yang didaftarkan sebagai user perekam pada aplikasi e-bupot 21/26 hanya memiliki akses untuk merekam bukti potong PPh Pasal 21. Setelah bukti potong direkam, posting bukti potong hanya dapat dilakukan oleh user utama. Namun, user utama tidak dapat melihat detail bukti potong yang direkam oleh user perekam. “Bukti potong yang diinput oleh perekam tetap tidak […]

Terkait PPh yang Ditanggung Pemberi Kerja, PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

DJP menegaskan bahwa peraturan dalam PER-16/PJ/2016 masih berlaku karena hingga saat ini belum ada peraturan yang mencabut atau mengubah PER-16/PJ/2016. Dengan begitu, peraturan terkait pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemberi kerja dalam PER-16/PJ/2016 masih berlaku. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b PER-16/PJ/2016, penerimaan berupa natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib […]

Penyebab SPT Dianggap Tidak Disampaikan

Terdapat 4 kondisi yang membuat DJP menganggap SPT tidak disampaikan. Kondisi ini mengacu kepada ketentuan dalam PMK 243/2014 s.t.d.t.d. PMK 18/2021 Pasal 19. Pertama, SPT dianggap tidak disampaikan apabila WP tidak menandatangani SPT sesuai dengan Pasal 7 PMK 243/2014 s.t.d.t.d. PMK 18/2021. Jika SPT ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, maka SPT tersebut harus melampirkan surat […]

Cara Bayar Denda SPT Masa PPh 21 yang Telat Bayar

Melaporkan SPT pajak pada dasarnya tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap SPT memiliki jadwal dan batas waktu pelaporannya masing-masing. Pada saat WP terlambat melaporkan SPT-nya, maka akan terkena sanksi dari DJP. Jika terlambat melaporkan SPT Tahunan, Wajib Pajak Badan terkena denda Rp1 juta dan Rp100 ribu untuk orang pribadi. Untuk SPT Masa PPh 21, dendanya Rp100 […]

pph pasal 21 adalah

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak terhadap penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas dengan nama dan dalam bentuk apapun yang didapatkan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Cakupan PPh Pasal 21 tidak hanya terbatas pada gaji yang diperoleh oleh pegawai pada suatu instansi […]

Promo! Online Training “Menguasai Cara Menghitung PPh 21”

Jika kamu adalah seorang pegawai HRD yang terbiasa mengurus payroll atau pengusaha yang memiliki pegawai untuk digaji, istilah PPh 21 mungkin sudah tak asing lagi. Akan tetapi, dalam penghitungan PPh 21, kerap terjadi kesalahan karena pemahaman yang kurang mendalam, misalnya terdapat elemen penghasilan yang tidak dipotong pajaknya, kesalahan dalam menentukan status PTKP, tidak melakukan penghitungan […]