Ini Respon Kemenkeu Terkait Protes Pajak Hiburan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa kepala daerah berhak memberikan insentif fiskal kepada para pelaku usaha hiburan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 101 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, Kemenkeu memberikan peringatan agar pemberian insentif fiskal melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) harus dilakukan dengan menjaga prinsip tata kelola yang baik. Direktur […]
Kemendagri Izinkan Pemerintah Daerah Pangkas Tarif Pajak Hiburan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menerapkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tingkat lebih rendah dari 40% untuk layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dalam konteks ini, kepala daerah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif fiskal sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat […]