Pemerintah menetapkan target inflasi sepanjang 2023 bisa berada di rentang 2% hingga 4%. Kepala daerah pun diminta untuk turun tangan mengendalikan risiko lonjakan inflasi pada tahun ini.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan strategi pengendalian laju inflasi di level daerah akan disusun seperti penanganan pandemi covid-19. Perintah ini merupakan instruksi dari Presiden Jokowi kepada Tito.
“Pak Presiden Jokowi (bilang) bikin (sistem pengendalian) inflasi seperti kita menangani covid-19,” kata Tito dalam podcast di saluran media sosial Sekretariat Kabinet.
Baca Juga: Anak Belum Dewasa Tapi Sudah Berpenghasilan, Begini Cara Bayar Pajaknya . . .
Tito mengatakan ada Sembilan (9) langkah atau pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Kedua, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah (TPID).
Ketiga, menjaga rantai pasokan bahan pokok dan barang penting. Keempat, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam. Kelima, melaksanakan operasi pasar murah Bersama dinas terkait.
Keenam, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
Kedelapan, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendali inflasi. Kesembilan, memberikan bantuan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Saya membentuk tim dipimpin oleh Irjen, dibantu oleh beberapa DIrjen. Saya buat piket khusus, anak-anak IPDN yang baru-baru itu, pinter-pinter dan kuat dia, piket 24 jam, ada 50 orang. Tiap hari ngecek kan ada 9 langkah yang saya buat itu,” ujarnya.
Data yang didapatkan dari hasil pantauan itu, lanjutnya, akan dipaparkan dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan oleh Kemendagri setiap minggu. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah di daerah.
“itu kita ekspos. Saya buat iklim kompetitif. Kita tampilkan data 10 daerah (dengan inflasi)tertinggi, 10 daerah (dengan inflasi) terendah,” paparnya.
Daerah-daerah dengan inflasi tertinggi, lanjut Mendagri, akan diminta menyampaikan kendala yang dihadapi, sedangkan yang rendah, diminta berbagi upaya yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi contoh.