WP OP Dapat Memakai Kantor Virtual sebagai Tempat Pengukuhan PKP, Asal…
Wajib pajak orang pribadi dapat memakai kantor virtual sebagai tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 147/2017. Kriteria tersebut antara lain terpenuhinya kondisi pengelola kantor virtual yaitu: telah dikukuhkan sebagai PKP; menyediakan ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha bagi pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP; dan secara nyata melaksanakan […]
Teknologi Face Recognition Akan Digunakan DJP Untuk Verifikasi WP OP
Teknologi face recognition akan digunakan oleh DJP untuk mengenali para wajib pajak orang pribadi. Seorang penyuluh pajak dari Kanwil DJP Banten, Dedi Kusnadi, mengatakan bahwa teknologi ini dapat dipakai untuk mengenali wajib pajak terdaftar. Baginya, teknologi ini akan menutup celah penyalahgunaan data wajib pajak. “Ke depan ketika mendaftarkan diri, pada proses akhir nanti ada face […]
Piutang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih Dapat Dibebankan dengan Sejumlah Syarat
Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih bisa dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP). Namun, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, besarnya PKP ditentukan berdasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M), termasuk Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih dengan […]
Indonesia Diterima Secara Penuh Sebagai Anggota FATF
Indonesia diterima secara penuh sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF). Keanggotaan penuh ini diberikan kepada Indonesia melalui FATF Plenary yang dilaksanakan pada 25 – 27 Oktober 2023. Dalam laporan FATF disebutkan bahwa Indonesia telah menjadi anggota ke-40 FATF, sekaligus negara anggota G-20 terakhir yang akhirnya bergabung ke dalam organisasi anti pencucian uang tersebut. “Berdasarkan […]
Meski Telah Diatur Dalam PMK 35/2023, PMK Untuk Pajak Alat Berat Belum Akan Diterbitkan
Kementerian Keuangan belum berencana menerbitkan aturan lebih lanjut mengenai pajak alat berat (PAB) sebagaimana dimaksud pada UU 1/2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Ditjen Perimbangan Keuangan DJPK, Sandy Firdaus, peraturan pajak daerah dalam PP 35/2023 sudah bisa menjadi dasar bagi pemda untuk memungut […]
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir Dapat Hentikan Pemeriksaan Pajak Jika . . .
Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa dihentikan dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir. Sekedar informasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumir berarti singkat, ringkas, pendek, atau berupa ikhtisar. Penghentian dengan LHP Sumir merupakan salah satu cara penyelesaian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban […]
Barang Milik Istri Bisa Dikecualikan dari Objek Sita
Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bisa melakukan penyitaan pada objek sita apabila penanggung pajak belum melunasi utang pajak setelah melampaui waktu 2×24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan. Penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan JSPN untuk menguasai barang penanggung pajak dalam rangka dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Adapun JSPN melakukan penyitaan terhadap objek sita berdasarkan […]
Terdaftar Sejak 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Dapat Pakai PPh Final di 2025
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang terdaftar dari tahun 2018 atau tahun-tahun sebelumnya harus mulai membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan umum mulai tahun 2025. Skema PPh final UMKM hanya dapat dimanfaatkan oleh WP OP maksimal 7 tahun pajak. Artinya, PPh final hanya dapat dipakai maksimal sampai tahun pajak 2024 bagi WP […]
PMK Ekspor-Impor Barang Kiriman Telah Terbit dan Mulai Berlaku
Pemerintah telah menerbitkan PMK 111/2023 yang mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. PMK 111/2023 ini merevisi PMK 96/2023. Lewat PMK ini, implementasi peraturan yang diatur dalam PMK 96/2023 telah berlaku mulai 17 Oktober 2023, lebih cepat dari target semula, yakni mulai 17 November 2023. “Untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan […]
Jangka Waktu Pemeriksaan Uji Kepatuhan Pajak Bisa Diperpanjang
Pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan mempunyai tenggat waktu yang bisa diperpanjang. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PMK 17/2013 s.t.d.t.d. PMK 18/2021, jangka waktu pemeriksaan tersebut mencakup jangka waktu pengujian serta jangka waktu pembhasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. “Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan … dilakukan dengan jenis pemeriksaan […]