Pemberlakuan Mundur Dalam PP 55/2022 Adalah
Peraturan terbaru yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) telah terbit. Peraturan itu adalah PP 55/2022. Peraturan tersebut juga memuat aturan yang terkait dengan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement (APA). Dalam UU PPh s.t.d.t.d. UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wewenang DJP untuk melakukan kesepakatan harga transfer dengan WP dan ketentuan kerjasama dengan otoritas pajak […]
DJP Punya Hak Mengakses Data Kependudukan, Begini Penjelasannya . . .
DJP saat ini memperoleh hak akses terhadap data kependudukan dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. DJP dan Dukcapil akan mengintegrasikan basis data kependudukan dan perpajakan. Peraturan mengenai pemberian hak akses tersebut telah diatur dalam Permendagri 102/2019. Pasal 1 angka 12 peraturan tersebut menyebutkan bahwa hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri (dalam negeri) kepada petugas […]
PP 55/2022 Mengatur juga tentang Hybrid Mismatch Arrangement
PP 55/2022 turut mengatur tentang pencegahan skema penghindaran pajak melalui hybrid mismatch arrangement. Pasal 32 Ayat (2) huruf h PP 55/2022 menyebutkan bahwa Menteri keuangan berwenang menghitung kembali besaran pajak yang seharusnya terutang bila wajib pajak memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan antarnegara atas suatu instrumen atau entitas yang dapat memiliki lebih dari satu karakteristik. Pasal 43 […]
Penghitungan Jangka Waktu PPh Final setelah Berlakunya PP 55/2022
Yogyakarta, PartnerIn – Ketentuan mengenai PPh final UMKM turut dimuat dalam PP 55/2022. Dengan berlakunya peraturan tersebut, PP 23/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. DJP melalui keterangan resminya menyatakan bahwa dengan adanya PP 55/2022, jangka waktu pengenaan PPh final 0,5% terhadap omzet tetap meneruskan ketentuan yang terdapat dalam PP 23/2018. Berdasarkan Pasal 69 PP 55/2022, […]
Presiden Teken PP 55/2022
Yogyakarta, PartnerIn – Presiden RI, Joko Widodo, mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). Beleid yang diundangkan mulai 20 Desember 2022 tersebut adalah peraturan turunan dari UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya bagian PPh. DJP melalui pernyataan resminya mengatakan bahwa berlakunya PP 55/2022 […]