PP 55/2022 Mengatur juga tentang Hybrid Mismatch Arrangement
PP 55/2022 turut mengatur tentang pencegahan skema penghindaran pajak melalui hybrid mismatch arrangement. Pasal 32 Ayat (2) huruf h PP 55/2022 menyebutkan bahwa Menteri keuangan berwenang menghitung kembali besaran pajak yang seharusnya terutang bila wajib pajak memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan antarnegara atas suatu instrumen atau entitas yang dapat memiliki lebih dari satu karakteristik. Pasal 43 […]
Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri
Status subjek pajak sangat penting karena menentukan bagaimana kewajiban perpajakan harus dilakukan. Berkaitan dengan status subjek pajak luar negeri, pengertian atau kriterianya telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan UU 36/2008 (UU PPh). Penjelasan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal […]
Kriteria Subjek Pajak Dalam Negeri
Sebelum menjadi seorang wajib pajak, setiap individu atau badan wajib terlebih dahulu memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Ketentuan mengenai subjek pajak diatur dalam Pasal 2 UU No 7 Tahun 1983 tentang PPh yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh). Menurut UU tersebut, subjek pajak terdiri atas […]
PC-PEN Berakhir, Beberapa Insentif Pajak Dipermanenkan
Meskipun program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah berakhir pada 2022, pemerintah menyatakan bahwa akan tetap memberikan insentif pajak. Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak menyebutkan bahwa insentif pajak dalam program PC-PEN memang telah dihentikan sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan pemulihan ekonomi nasional. Meski telah berakhir, WP tetap dapat menikmati manfaat […]
DJP Buka Opsi Naikkan Target Rasio Kepatuhan Pajak 2023
Yogyakarta, PartnerIn – – Tahun lalu, DJP menetapkan target kepatuhan formal sebesar 80% dan berhasil memenuhi target tersebut karena wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 2022 adalah sebesar 83.2%. Oleh karena itu, DJP berencana menaikkan rasio kepatuhan untuk tahun 2023. “Untuk 2023, kami terus melakukan kalibrasi lagi. Apakah kira-kita targetnya perlu disesuaikan atau tidak. Itu […]
Besaran PTKP untuk Karyawati Kawin yang Suaminya Tak Berpenghasilan
Karyawati tetap dapat mendapatkan tambahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) status kawin dan PTKP keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Pasal 11 Ayat (4) PER-16/PJ/2016 menegaskan mengenai ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut berlaku ketika NPWP suami-istri digabungkan dan suami tidak berpenghasilan. Keterangan tidak berpenghasilan dapat diperoleh dari pemerintah setempat, serendah-rendahnya kecamatan. Untuk karyawati yang tidak kawin, ketentuan […]
UU 1/2023 tentang KUHP Turut Mengatur Pidana Pemalsuan Meterai
UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ikut mengatur tentang tindak pidana pemalsuan meterai. Di dalam Pasal 382 KUHP disebutkan bahwa setiap orang yang meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli diancam hukuman penjara maksimal 7 tahun […]
Ingat! Kebijakan Penghapusan Data STNK Berlaku Mulai Tahun Ini
Peraturan penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraaan bermotor pada tahun ini akan diterapkan oleh pemerintah. Jika pemilik kendaraan tidak melakukan perpanjangan STNK sekurang-kurangnya selama 2 tahun sejak habisnya masa berlaku STNK, maka data registrasi kendaraan akan dihapus. “Kendaraan bermotor yang telah dihapus …… tidak dapat diregistrasikan kembali,” bunyi Pasal 74 Ayat (3) UU No 22 […]
DJP Ingatkan WP untuk Pembaruan Data
DJP menghimbau WP orang pribadi untuk melakukan pembaruan data terkait dengan penggunaan NIK sebagai NPWP. Dari situs resmi DJP, WP orang pribadi diminta untuk melakukan pembaruan tersebut secara mandiri atas data utama paling lambat 31 Maret 2023. Dan untuk data selain data utama paling lambat 31 Desember 2023. “Data profil WP dalam system administrasi DJP […]
Penjelasan DJP terkait Gaji 5 Juta Dikenai Pajak 5%
Saat ini sedang ramai menjadi perbincangan mengenai pengenaan pajak 5% terhadap gaji Rp5 juta sebulan. Berkaitan dengan itu, DJP memberikan keterangan resmi melalui Siaran Pers No. SP-1/2023 bahwa sejak terbitnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ketentuan mengenai tarif PPh orang pribadi telah disesuaikan agar lebih berpihak kepada kelompok kecil dan menengah. “Lapisan tarif PPh […]