WP Orang Pribadi UMKM Dapat Pakai Skema PPh Final hingga 2024
WP orang pribadi UMKM yang menikmati manfaat skema PPh final 0.5% sejak tahun 2018 masih mempunyai kesempatan menggunakan skema tersebut hingga tahun pajak 2024. Menurut amanat Pasal 59 Ayat (1) PP 55/2022, WP orang pribadi UMKM dapat menikmati manfaat skema PPh final 0.5% selama maksimal 7 (tujuh) tahun pajak. Oleh karena itu, bila WP orang […]
Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan menurut PP 44/2022
Dalam tata cara penghitungan pengkreditan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), ada dua istilah yang sering disebut yakni pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP menerima penyerahan barang kena pajak (BKP) atau memanfaatkan jasa kena pajak (JKP). Di sisi lain, pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP menyerahkan BKP atau […]
Pemberi Kerja Wajib Memotong PPh atas Natura Mulai 2023
Pihak pemberi kerja atau imbalan dan bentuk natura dan/atau kenikmatan berkewajiban melakukan pemotongan PPh atas natura dan/atau kenikmatan yang diberikan. Berdasarkan Pasal 30 PP 55/2022 dan pasal yang menjelaskannya, imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek pemotongan PPh. “Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek pemotongan PPh. Pemotongan dilakukan bersamaan dan […]
Penghitungan Jangka Waktu PPh Final setelah Berlakunya PP 55/2022
Yogyakarta, PartnerIn – Ketentuan mengenai PPh final UMKM turut dimuat dalam PP 55/2022. Dengan berlakunya peraturan tersebut, PP 23/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. DJP melalui keterangan resminya menyatakan bahwa dengan adanya PP 55/2022, jangka waktu pengenaan PPh final 0,5% terhadap omzet tetap meneruskan ketentuan yang terdapat dalam PP 23/2018. Berdasarkan Pasal 69 PP 55/2022, […]
Presiden Teken PP 55/2022
Yogyakarta, PartnerIn – Presiden RI, Joko Widodo, mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). Beleid yang diundangkan mulai 20 Desember 2022 tersebut adalah peraturan turunan dari UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya bagian PPh. DJP melalui pernyataan resminya mengatakan bahwa berlakunya PP 55/2022 […]
Cara Mengisi SPT Tenaga Kerja Lepas
Status pegawai berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan seseorang. Kewajiban perpajakan seorang pegawai tetap berbeda dengan pegawai tidak tetap. Hal yang membedakan adalah cara menghitung PPh Pasal 21. Pada umumnya, pegawai tetap dikenakan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf (a) UU PPh. Untuk pegawai tidak tetap, dapat dikenai tarif 5% dari total penghasilannya. Lalu, bagaimana cara mengisi […]
Primary Adjustment dalam Transfer Pricing Adalah
UU PPh Pasal 18 Ayat (3) memberi penjelasan tentang wewenang DJP untuk menentukan kembali nilai kewajaran transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, atau biasa disebut arm’s length principle (ALP). Penentuan nilai kembali ini selanjutnya lebih dikenal sebagai koreksi transfer pricing. Dalam ranah koreksi ini, peraturan […]
Cara Mengaktifkan Kembali NPWP yang Dibekukan
Keberadaan NPWP tidak dapat dianggap sepele karena memiliki beragam manfaat, mulai dari mengurus kredit, melamar pekerjaan, hingga menghindari sanksi pidana. Untuk beragam manfaat tersebut, WP harus memastikan bahwa NPWP-nya masih aktif, yakni dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jika melalaikan kewajibannya, NPWP wajib pajak bisa saja tiba-tiba dibekukan atau dinonaktifkan. Meski memang ada pihak yang […]
Info Penting! Mulai Tahun Depan, Kuasa Wajib Pajak Harus Memakai Sertel Sendiri
Yogyakarta, PartnerIn – DJP menegaskan kembali bahwa setelah tanggal 31 Desember 2022 wakil WP yang menandatangani SPT dan bukti potong sudah harus menggunakan sertifikat elektronik (sertel) milik nama sendiri. Peraturan tersebut dimuat dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, […]
Surat Setoran Pajak Adalah
Melakukan penyetoran terhadap pajak terutang merupakan salah satu kewajiban wajib pajak. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut dibutuhkan dokumen atau formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk mengetahui secara lebih detail tentang SSP, simak penjelasan di bawah ini. UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan hingga […]