DJP Siapkan Aturan Forensik Digital Demi Jamin Proteksi Data Wajib Pajak
DJP menyebutkan bahwa sedang menyiapkan peraturan tentang kegiatan forensic digital untuk kepentingan perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Dwi Astuti, menyebutkan bahwa proteksi data merupakan hal utama dalam mengelola data, termasuk melalui forensik digital. Dengan demikian, DJP ingin memastikan tidak ada data yang bocor karena pelaksanaan kegiatan forensik digital ini. “Saat ini aturan mengenai […]
Bukti Potong PPh Tidak Dapat Diterbitkan Jika NIK Wajib Pajak Tak Valid
DJP memberi penegasan apabila NIK lawan transaksi tidak valid, bukti potong pajak penghasilan (PPh) tidak dapat diterbitkan. Penegasan dari DJP itu guna menjawab pertanyaan tentang pemotongan/pemungutan PPh sampai dengan 31 Desember 2023 terhadap lawan transaksi yang memiliki NIK tetapi memakai NPWP 000. DJP menyebutkan dengan berlakunya UU HPP dan PMK 112/2022, NIK berlaku juga sebagai […]
Hal Yang Perlu Diketahui Apabila Hendak Pindah Dari KPP Madya ke Pratama
Jika hendak memindahkan tempat terdaftar wajib pajak dari KPP Madya ke KPP Pratama, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana diatur dalam PER-7/PJ/2020. Kring Pajak menyebutkan pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dari KPP Madya ke KPP Pratama dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap wajib pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk terdaftar di KPP Madya. […]
Daftar Nominatif Biaya Promosi Dapat Digunakan Melaporkan Biaya Natura
Wajib Pajak pemberi imbalan berupa natura dan kenikmatan harus melaporkan biaya pemberian natura dan kenikmatan dalam SPT Tahunan. Hal ini diwajibkan berdasarkan Pasal 2 ayat (6) PMK 66/2023. Meski PMK 66/2023 tidak mengatur format pelaporan biaya natura dan kenikmatan, wajib pajak dapat memakai daftar nominatif (dafnom) biaya promosi pada PMK 2/2010 untuk melaporkan imbalan natura […]
Kemenkeu dan Kemenlu Tandatangani MoU Guna Perluas Pasar UMKM Secara Global
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama di bidang keuangan dan hubungan luar negeri. Menkeu mengatakan bahwa kerjasama antarkementerian itu dilaksanakan dalam rangka memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Lewat MoU tersebut, kedua kementerian bisa bekerja sama dalam memperluas penetrasi pasar UMKM secara global. “Melalui kerjasama, […]
PPh Pasal 21 Natura Dipotong Seperti Gaji atau Bonus?
Pemotongan PPh Pasal 21 atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh oleh pegawai dilaksanakan sesuai dengan jenis penghasilannya. Misalnya, jika natura dan/atau kenikmatan yang diberikan sebagai gaji, maka PPh pasal 21 atas natura dan kenikmatan tersebut dipotong layaknya gaji. Jika natura dan kenikmatan diberikan sebagai bonus, pemotongan PPh pasal 21 dilakukan layaknya atas […]
Perbedaan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak
Banding dan gugatan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh wajib pajak atau penanggung pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak di tingkat Pengadilan Pajak. Lalu, apa beda antara banding dan gugatan itu? Dari Segi Definisi Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau […]
DJP: e-SPT PPN 1107 PUT Versi 2022 Sudah Wajib Digunakan
Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022 telah tersedia di DJP Online. Aplikasi itu telah wajib dipakai oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah dan pihak lain. Berdasarkan ketentuan dalam PER-14/PJ/2022, semua pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk sejak masa pajak Oktober 2022 dan pemungut PPN pihak lain wajib memakai e-SPT yang baru versi […]
Premi Asuransi Kesehatan Tidak Termasuk Natura Yang Dikecualikan Dari Objek PPh
Kring Pajak menjelaskan kepada wajib pajak menyangkut fasilitas kesehatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PMK 66/2023. Kring Pajak mengatakan batasan natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek PPh bagi yang memperoleh diatur dalam lampiran PMK 66/2023. Ada beberapa batasan sehingga fasilitas kesehatan dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama adalah diterima atau […]
Program Aplikasi Umum dan Khusus Dalam Amortisasi Harta
Perkembangan teknologi menghasilkan produk digital seperti perangkat lunak atau software yang dibutuhkan perusahaan hampir di semua sektor. Pada dasarnya, perangkat lunak merupakan salah satu jenis harta tak berwujud (intangible asset). Dalam ranah pajak, pengeluaran untuk memperoleh perangkat lunak bisa dibebankan melalui amortisasi harta tak berwujud. PMK 72/2023 memuat definisi perangkat lunak adalah salah satu atau […]