Pemerintah Luncurkan Visa Kunjungan Pra-Investasi Untuk Mudahkan Investor
Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan layanan visa kunjungan pra-investasi. Visa ini dapat dipakai oleh investor mancanegara yang berencana datang ke Indonesia untuk meninjau potensi investasi. Achmad Nur selaku subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi mengatakan visa pra-investasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi WNA kelas menengah atas. “Melalui visa […]
Konsekuensi Telat Lapor SPT Tahunan
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur pemberian sanksi terhadap wajib pajak (WP) yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Pasal 3 UU tersebut menyampaikan bahwa SPT Tahunan WP orang pribadi paling lambat dilaporkan 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk WP badan paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Pasal 7 ayat […]
Manfaat Proses Bisnis Serba Digital Bagi Pengguna Jasa
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengatakan bahwa telah memanfaatkan perkembangan teknologi digital pada proses bisnis yang mereka jalankan, termasuk dalam hal pemberian fasilitas. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menyebutkan bahwa digitalisasi proses bisnis membuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai makin akurat. Bagi dia, digitalisasi tersebut juga menguntungkan bagi pengguna […]
Syarat Barang Pindahan Dari Luar Negeri Bebas Bea Masuk
Warga Negara Indonesia yang kembali ke dalam negeri setelah merampungkan studi, pekerjaan, atau urusan tertentu dalam kurun waktu tertentu di luar negeri dibebaskan dari pengenaan bea masuk terhadap barang-barang yang dibawanya. Dibebaskannya barang-barang pindahan dari luar negeri dari bea masuk diatur dalam PMK 28/2008. Tetapi tidak semua jenis barang pindahan yang dibawa ke Indonesia dibebaskan […]
Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju
Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, mengatakan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang harus dilewati Indonesia agar dapat naik kelas menjadi negara maju atau high income country. Menkeu mengingatkan negara harus bekerja keras melakukan perbaikan di berbagai aspek agar dapat menjadi negara maju. Langkah ini pun diperlukan agar Indonesia tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle […]
Risiko Jika Terlambat Validasi NIK sebagai NPWP
DJP kembali meminta wajib pajak (WP) untuk tidak menunda melakukan validasi data NIK pada KTP menjadi NPWP WP orang pribadi. DJP sendiri menargetkan integrase NIK sebagai NPWP berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2024. Validasi dapat dilakukan melalui DJP Online. “Karena apabila Bapak/Ibu belum melakukan validasi, belum aktivasi sampai 1 Januari 2024, maka ketika itu dianggap […]
Pemberlakuan Mundur Dalam PP 55/2022 Adalah
Peraturan terbaru yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) telah terbit. Peraturan itu adalah PP 55/2022. Peraturan tersebut juga memuat aturan yang terkait dengan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement (APA). Dalam UU PPh s.t.d.t.d. UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wewenang DJP untuk melakukan kesepakatan harga transfer dengan WP dan ketentuan kerjasama dengan otoritas pajak […]
Dokumen yang Diperlukan untuk Mendaftar NPWP Badan
DJP telah membuat perincian dokumen-dokumen yang menjadi syarat bagi wajib pajak (WP) badan yang akan membuat NPWP, baik yang berorintasi pada profit maupun non-profit dan WP cabang. DJP menyebutkan syarat pendaftaran NPWP badan diatur dalam Pasal 9 ayat (4) PER-04/PJ/2020. “Selengkapnya mengenai syarat NPWP (Badan) dapat dilihat WP pada tautan berikut ini: https://pajak.go.id/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-1,” kata DJP […]
Pembetulan SPT Tahunan Tidak Cuma Copy Paste Data PDF Dari e-Form
Pembetulan SPT Tahunan melalui e-form tidak bisa hanya dengan menyalin dan menempel (copy and paste) data PDF dan mengisi pembetulannya. DJP melalui unggahan di media sosialnya mengatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan tetap memerlukan pengajuan e-form di DJP Online. Caranya, wajib pajak memilih menu e-form, kemudian Buat SPT, lalu memilih “Tahunan” dan status pembetulannya. “File e-form […]
Terkait PPh yang Ditanggung Pemberi Kerja, PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku
DJP menegaskan bahwa peraturan dalam PER-16/PJ/2016 masih berlaku karena hingga saat ini belum ada peraturan yang mencabut atau mengubah PER-16/PJ/2016. Dengan begitu, peraturan terkait pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemberi kerja dalam PER-16/PJ/2016 masih berlaku. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b PER-16/PJ/2016, penerimaan berupa natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib […]