Kriteria Penanggung Pajak Yang Bisa Dicegah Ke Luar Negeri
PMK 61/2023 berisi pula kriteria penanggung pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan pencegahan. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) PMK 61/2023, pencegahan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak paling sedikit Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. “Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari […]
PMK 66/2023: Natura dan/atau Kenikmatan Pada 2022 Dikecualikan dari Objek PPh
Semua natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh atau didapatkan selama 2022 dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh). Peraturan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 yang baru saja dikeluarkan. Dalam pasal 4 PMK tersebut ditegaskan bahwa natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu merupakan salah satu kelompok yang dikecualikan dari objek PPh. Penjelasan lengkapnya […]
Tax Bargaining Adalah
Sistem perpajakan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari proses negosiasi antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak guna mendanai pembangunan. Sedangkan rakyat menanggung beban untuk menyetorkan pajak kepada negara. Sederhananya, bentuk timbal balik dari sebuah negosiasi kebijakan pajak itu dikenal sebagai tax bargaining. Moore (2008) mengartikan tax bargaining sebagai proses implisit atau eksplisit dari […]
Cara Buat Faktur Pajak Atas Transaksi Dengan BUMN di E-Faktur
Dalam kasus perpajakan, transaksi dengan BUMN mempunyai mekanisme pemungutan PPN yang lain dari pada yang umum. BUMN ditetapkan sebagai pihak pemungut sehingga jika ada transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak maka PPN akan dipungut oleh BUMN. Meski PPN dipungut oleh BUMN, tidak berarti menghilangkan kewajiban penjual sebagai PKP untuk membuat faktur pajak keluaran. PKP […]
Pajak Oleh Pemda Tidak Sesuai Ketentuan, Wajib Pajak Bisa Lapor Ke Pusat
Pemerintah Pusat membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dengan ketentuan dan pelaksanaan kebijakan pajak daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Berdasarkan pasal 130 Peraturan Pemerintah No. 35/2023, pemerintah pusat melakukan pengawasan atas pelaksanaan perda pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan hasil pemantauan, laporan masyarakat, pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis realisasi pajak […]
Kendaraan Listrik Kini Bebas Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama
Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dibebaskan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai tahun ini. Dalam Pasal 10 ayat (1) Permendagri 6/2023, pengenaan PKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB. Baca Juga: Apakah […]
Apakah Perseroan Perorangan Yang Baru Didirikan Dapat Memakai Tarif Pajak UMKM?
Perseroan persorangan yang baru didirikan dapat langsung memakai kebijakan PPh Final UMKM sebesar 0.5% dari omzet. DJP mengatakan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan apabila wajib pajak badan telah memenuhi syarat pasal 57 PP 55/2022, tidak mengajukan permohonan memakai tarif umum, dan masih memenuhi jangka waktu penggunaan PPh Final. Baca Juga: Peran Pajak di Zaman Mataran […]
Peran Pajak di Zaman Mataram Kuno
Dalam sejarah negeri ini, sistem pemungutan pajak terhadap rakyat telah berlangsung lebih dari seribu tahun. Lewat mekanisme pungutan berupa upeti, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi kerajaan di masa lalu. Sebuah dokumentasi tertua mengenai sistem pemungutan pajak adalah Prasasti Rukam yang ditemukan di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti tersebut berangka tahun 829 Saka […]
Masa Pajak di Faktur Pajak Pengganti Tidak Boleh Diubah
Pengusaha Kena Pajak (PKP) perlu memahami bahwa faktur pajak pengganti tidak bisa mengganti atau mengubah masa pajak dari faktur normal. DJP menyebutkan contoh begini, jika faktur pajak normal dibuat pada masa 4, maka faktur pajak pengganti juga harus diisi masa 4. “Jika saat membuat faktur pajak pengganti tertera masa 5, coba pada kolom masa pajak […]
Kata Dirjen Pajak Terkait Penipuan Yang Mengatasnamakan DJP
DJP menghimbau wajib pajak untuk waspada terhadap penipuan melalui email atau website yang mengatasnamakan DJP. Dirjen Pajak, Suryo Utomo, meminta wajib pajak untuk mengabaikan email atau situs yang menggunakan domain selain pajak.go.id. Jika tidak menggunakan domain tersebut, maka dapat dipastikan email atau situs tersebut adalah palsu. Beliau juga menghimbau wajib pajak untuk melaporkan indikasi penipuan […]