Dua Jenis Loket Pelayanan Di Kantor Pajak
Walaupun layanan perpajakan saat ini serba-online, kadangkala terdapat keperluan administrasi perpajakan yang mesti diselesaikan secara langsung di kantor pajak. Saat datang ke kantor pajak, wajib pajak perlu mengetahui dua (2) jenis loket layanan yang tersedia. Keduanya memberikan bentuk layanan yang berbeda-beda. Baca Juga: DJP Sarankan Hal Ini Jika pembuatan Akun E-reg Pajak Terkendala OTP “Jika […]
DJP Sarankan Hal Ini Jika Pembuatan Akun E-reg Pajak Terkendala OTP
Ditjen Pajak (DJP) memberikan saran cara bagi masyarakat yang terkendala dalam permintaan OTP pada saat mendaftarkan akun pada e-registration atau ereg pajak. Contact Center DJP menyebutkan dalam proses permintaan One Time Password (OTP), wajib pajak harus memasukkan nomor telepon dengan kode +62 di depan. Saat ini, verifikasi dengan OTP baru tersedia untuk operator Telkomsel, XL, […]
Dominasi UMKM Di Perekonomian Indonesia Membuat Peningkatan Rasio Pajak Sulit
Kementerian Keuangan berpendapat bahwa usaha Indonesia untuk meningkatkan rasio pajak harus turut mempertimbangkan implikasinya terhadap usaha mikro dan kecil. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengungkapkan setidaknya sebesar 50% dari PDB Indonesia merupakan kontribusi dari usaha mikro dan kecil. Besarnya peran usaha kecil dan mikro dalam perekonomian Indonesia perlu dipertimbangkan sebelum menentukan […]
PMK 71/2023 Menetapkan Bahwa Tinggal 4 Jenis Mineral Mentah Yang Dapat Diekspor
Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2023, jenis produk hasil pengolahan mineral logam yang dapat diekspor menjadi hanya 4 jenis dari sebelumnya 10 jenis. Dirjen Bea dan Cukai, Askolani, mengatakan larangan tersebut telah diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Namun demikian, relaksasi ekspor masih diberikan untuk 4 […]
Pembayaran Jasa Lain Secara Reimburse Tidak Dipotong PPh Pasal 23
Pembayaran terhadap penyedia jasa katering yang adalah penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan tidak dipotong PPh Pasal 23. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PMK 141/2015, imbalan terkait dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dipotong PPh sebesar 2% dari jumlah […]
Apa Itu Pajak Terutang dan Utang Pajak
Berdasarkan pasal 1 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Berdasarkan pasal 12 UU yang sama, setiap wajib pajak (WP) wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan […]
Tata Cara Penyusutan Biaya Perbaikan Harta Berwujud Diatur Dalam PMK 72/2023
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2023 yang baru saja diterbitkan juga mengatur tentang penyusutan atas biaya perbaikan aset berwujud. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) PMK tersebut, biaya perbaikan atas aset berwujud yang dipakai untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan. “Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat […]
Kata DJP Terkait Marketplace E-commerce Lokal Akan Jadi Pemungut Pajak
DJP tengah melakukan persiapan terkait dengan penunjukan penyedia platform marketplace e-commerce local sebagai pemungut pajak. Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak mengatakan bahwa otoritas masih berdiskusi dengan para pelaku usaha, terutama penyedia platform marketplace perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce. Baginya, penerapan penunjukan itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. “Kami terus berdiskusi sehingga memang belum […]
Biaya Penagihan Pajak Adalah
Dalam ranah penagihan pajak, kerap terdengar istilah biaya penagihan pajak. Istilah tersebut juga banyak disebut dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Munculnya istilah tersebut dalam UU PPSP tidak terlepas dari adanya definisi Surat Paksa dalam UU KUP. Sesuai dengan pasal 1 UU […]
Cara Konfirmasi Validitas Dokumen Perpajakan di Aplikasi DJP Online
Aplikasi DJP Online saat ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang berguna bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Salah satu fitur yang disediakan di DJP Online adalah fitur “Konfirmasi Dokumen”. DJP memberi penjelasan terkait fungsi dari fitur tersebut. Dalam penjelasannya, DJP menyebutkan fitur konfirmasi dokumen dipakai untuk memastikan validitas dari dokumen perpajakan yang […]